Kandungan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang Diteken Secara Antap Hari Ini

Promo menarik pada undian Data Sidney 2020 – 2021.

Suara. com – Tulisan Keputusan Bersama (SKB) Kaidah Kriteria Implementasi Undang-undang Informatika dan Transaksi Elektronik (UU ITE) resmi diteken Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Gemilang di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

SKB Pedoman Implementasi UNDANG-UNDANG ITE itu berisi tambahan yang fokus pada delapan pasal sebagai berikut:

  1. Urusan 27 ayat (1)
    Fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan tata susila itu. Pelaku sengaja membina publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.
  2. Kausa 27 ayat (2)
    Pokok pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, menjatah, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki permisi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  3. Pasal 27 ayat (3)
    Fokus dalam pasal ini adalah:
    a. Pada perbuatan yang dikerjakan secara sengaja dengan target mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menghajar kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.

    b. Bukan suatu delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, prinsip, hasil evaluasi atau suatu kenyataan.

    c. Merupakan delik aduan sehingga kudu korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.

    d. Bukan merupakan melotot penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.

    e. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di jalan sosial atau internet, oleh sebab itu tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh kebiasaan Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

  4. Pasal 27 ayat (4)
    Fokus dalam pasal ini adalah kelakuan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan dasar dan disampaikan secara terkuak maupun tertutup, baik berbentuk pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melayani hukum maupun mengancam mau membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto karakter, dan/atau video pribadi.
  5. Pasal 28 ayat (1)
    Fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam situasi transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Adalah delik materiil, sehingga kesialan konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
  6. Pasal 28 ayat (2)
    Pokok pada pasal ini merupakan pada perbuatan menyebarkan bahan yang menimbulkan rasa kemuakan atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak putus atau tidak suka di dalam individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, melainkan yang disebarkan itu mampu dibuktikan.
  7. Pasal 29
    Fokus pada pasal tersebut adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan adalah delik umum.
  8. Pasal 36
    Fokus pada bab ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban karakter perseorangan ataupun badan adat, bukan kerugian tidak tepat, bukan berupa potensi kesialan, dan bukan pula kecelakaan yang bersifat nonmateriil. Ukuran kerugian materiil merujuk di dalam Peraturan Mahkamah Agung Bagian 2 Tahun 2012.

SKN Dasar Implementasi UU ITE tersebut akan menjadi pedoman penegak hukum, ITE sehingga tak menimbulkan multitafsir.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum & Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang turut menyaksikan penandatanganan itu mengatakan kalau pedoman itu digunakan seraya menunggu revisi UU ITE masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Baca Juga: Diam-Diam Pemerintah Teken SKB Pedoman Pelaksanaan UU ITE

“Sambil menunggu revisi terbatas, kaidah implementatif yang ditandatangani 3 menteri dan satu arahan lembaga setingkat menteri mampu berjalan dan bisa menyampaikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat, ” sebutan Mahfud dalam keterangan tertulisnya.

Adapun penandatanganan SKB Patokan Implementasi UU ITE dikerjakan diam-diam di kantor Mahfud MD, tanpa memberi tahu wartawan. Acara itu juga tak disiarkan via Youtube resmi kementerian seperti biasanya.